Serba Serbi dalam Pemilihan Umum Daerah 2018

Menggelar pilkada serentak tentu bukanlah hal yang mudah, baik bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, bakal calon, pun dengan para pemilih sendiri. Masih banyak sekali kendala yang ditemui dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur maupun pemilu di Indonesia dan berada dalam fase yang cukup memprihatinkan. Contohnya adalah kekurangan blanko surat suara, ketidaksesuaian data pemilih, kurangnya sosialisasi pemilu atau pilgub yang menyebabkan banyaknya pemilih yang enggan berpartisipasi, black campaign, hingga kericuhan yang bersifat anarkis bila hasil pemilihan tidak sesuai dengan harapan beberapa pihak. Banyak sektor yang perlu dibenahi dalam penyelenggaraan pemilu yang tidak hanya menjadi tugas pemerintah, namun juga memerlukan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat.

Peran Pemerintah Pusat Dan Daerah

Melalui lembaga negara yang bersifat independen, yakni Komisi Pemilihan Umum atau KPU, pemerintah memiliki tugas penting untuk menjamin ketersediaan blanko surat suara bagi pemilih, memberikan data pemilih yang akurat berikut menjaga kerahasiaannya agar tidak disalahgunakan untuk mencurangi hasil pemilu, dan juga memberikan sosialisasi kepada calon pemilih. Hal terakhir acap kali terlewat dalam agenda KPU sehingga kemudian masyarakat yang terdaftar sebagai calon pemilih aktif kurang memahami tentang hak-hak yang dimiliki serta pentingnya berpartisipasi dalam pemilihan umum daerah maupun pemilu. Jika situasi semacam itu terjadi, maka rentan sekali munculnya kecurangan dalam penggalangan suara oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang berpotensi merugikan salah satu pihak dari calon yang berlaga dalam pagelaran pesta politik.

Peran Bakal Calon Pemimpin Daerah

Calon yang hendak berlaga dalam pesta politik hendaknya menjunjung tinggi kejujuran selama masa kampanye maupun sikap sportif atas apa pun hasil akhir dari pemilu yang dijalani. Namun, di lapangan, hal ini hampir mustahil terjadi karena faktanya proses pencalonan dalam pemilihan umum maupun non serentak selalu diwarnai dengan black campaign dan juga money politic.

Black Campaign

Kampanye hitam atau black campaign adalah taktik kotor dalam berkampanye yang tampaknya masih sangat sering dipraktekkan pemilu di Indonesia. Kampanye hitam yang dimaksud adalah dengan menggiring publik untuk membentuk opini yang merugikan atas diri kandidat lain. Dapat memanfaatkan kehidupan pribadi atau mengungkit unsur SARA yang pada faktanya merupakan fitnah belaka agar pemilih enggan memberikan suara kepada pihak lawan karena tidak menyukai secara personal.  

Money Politic

Politik uang juga tampaknya masih sulit dienyahkan dari gelaran pilgub maupun pemilu. Ambisi besar dari sang calon kemudian membuatnya ataupun oknum tim sukses menghalalkan segala untuk menjegal lawan, salah satu yang paling ampuh tentu dengan memberikan “uang saku” kepada para calon memilih secara gerilya agar mereka memberikan suara terhadap calon bersangkutan. Metode ini faktanya masih ampuh terhadap mayoritas masyarakat Indonesia yang berada di bawah bayang-bayang himpitan ekonomi. 

Money politic tidak berhenti sampai di situ, karena faktanya penggelontoran uang dalam jumlah besar pun telah dilakukan sebelumnya oleh bakal calon bila ingin diusung oleh partai tertentu. Syarat yang ditetapkan oleh semua partai hampir sama, yakni memberikan “uang mahar” dengan nominal yang fantastis dan besarannya disesuaikan dengan jabatan yang diincar bakal calon tersebut. Tentunya, permainan uang seperti ini sangat beresiko, karena bakal calon belum tentu menang dalam pemilihan meskipun telah mengeluarkan uang dalam nominal yang sangat besar. Tidak mengherankan bila kemudian banyak calon gagal yang mengalami depresi berat hingga kehilangan kewarasan akibat merugi atas kekalahan pemilu. Jikapun terpilih, pemimpin semacam ini rentan sekali melakukan korupsi, karena bagaimanapun merasa harus mendapatkan kembali modal yang telah dikeluarkan untuk berlaga di acara politik.

Baik black campaign maupun money politic telah dengan tegas dilarang oleh pemerintah, melalui KPU yang berwenang. Namun, fakta di lapangan masih banyak sekali oknum yang tidak mengindahkan peraturan tersebut. Padahal, jika tertangkap basah melakukan salah satu atau kedua aksi tersebut, bakal calon dapat langsung didiskualifikasi. Jikapun terlanjur keluar sebagai pemenang pemilu, KPU memiliki hak veto untuk membatalkan hasil putusan dan memperkarakan pelanggaran tersebut melalui jalur hukum.

Sebenarnya, tanpa melakukan tindakan melanggar hukum seperti itu, para bakal calon masih dapat melakukan kampanye bersih yang dapat dilaksanakan tanpa perlu menggelontorkan banyak uang dalam pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan serentak. Yakni, dengan memanfaatkan sosial media. Pada zaman yang serba canggih seperti ini, faktanya jejaring sosial memiliki kekuatan yang lebih nyata dan pasti dibandingkan dengan bergerilya menyebar uang dari pintu ke pintu. Jangkauannya pun lebih luas karena pengguna sosial media berasal dari berbagai kalangan usia, baik anak-anak pun dewasa. Dengan menyampaikan visi misi menarik melalui beragam akun SNS seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan Youtube, secara otomatis popularitas kandidat tersebut akan meningkat drastis dan meninggalkan kesan mendalam di hati para calon pemilih yang lantas akan memantapkan suara untuk sang calon. 

Peran Pemilih

Kurangnya pengetahuan para pemilih akan pentingnya berpartisipasi dalam pilgub dan pemilu kemudian memicu sikap acuh tak acuh dari mereka yang berpikir tidak akan menjadi masalah meski tidak memberikan suara alias menjadi golongan putih atau golput. Padahal, satu suara dari mereka dapat sangat menentukan nasib suatu daerah bahkan negara selama beberapa tahun mendatang. Para pemilih harus bersikap lebih aktif dalam mencari informasi dan berita perihal pemilhan dan pemungutan suara lain untuk kepentingan negara. Mereka juga harus bersikap garang ketika menemukan keganjilan yang mungkin merujuk pada kecurangan dalam gelaran pemilhan umum. Mereka yang wajib memberikan suara dalam pilgub dan pemilu sendiri harus berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) dan telah berusia lebih dari tujuh belas tahun atau minimal sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Pemilih juga seharusnya tidak bersikap fanatik yang dapat memicu tindakan militant jika hasil dari pemilu atau pesta politik tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pemilih harus bersikap serta berpandangan netral. Maksudnya, pemilih harus benar-benar memberikan suara kepada bakal calon yang terbaik untuk memimpin daerah tersebut, bukan terpengaruh oleh kecenderungan memfavoritkan secara pribadi. Pemilih harus mempertimbangkan dengan seksama visi serta misi para bakal calon sebelum memilih.

Manfaat Partisipasi Aktif Semua Pihak Dalam Pilkada

Jika semua pihak yang terlibat di dalam hal ini atau pemilu berperan aktif, maka banyak sekali hal-hal negatif yang dapat dihindari. Politik kotor dan perpecahan antara sesama dapat dicegah. Daerah tersebut mendapatkan pemimpin terbaik yang dapat membawa kemajuan. Tidak ada aksi anarkis setelah pemungutan suara. Jelas sekali bahwa partisipasi tersebutlah yang begitu dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemilhan kepala daerah di Indonesia untuk mewujudkan makna sebenarnya dari sebuah negara demokrasi di mana semua lapisan masyarakat bebas beropini atau memberikan suara atas suatu hal namun dalam koridor-koridor kesopanan yang terjaga dan tanpa menyakiti pihak lain yang dapat memicu pecahnya perseteruan dalam bangsa Indonesia serta tetap mempertahankan keberagaman sebagaimana semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Kastolani
Kastolani

Hai, Perkenalkan saya Ikas, seorang Mahasiswa plus blogger yang ingin selalu berbagi kebermanfaatan melalui postingan, so jangan lewatkan setiap postingan saya ya, thanks.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar